JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 melebihi 3 persen atau batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) tentang keuangan negara. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan menekan penyertaan modal negara (PMN) BUMN.

Baca Juga: Indonesia Kaya SDA tapi Doyan Impor, Erick Thohir: Kita Sangat Berdosa

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Erick Thohir menyebut, pihaknya berusaha agar perusahaan pelat merah tidak membebani keuangan negara melalui penyuntikan PMN. Meski kata dia, PMN yang dialokasikan BUMN untuk sejumlah proyek penugasan pemerintah.

"Kami dari Kementerian BUMN berusaha keras, kita juga tidak ingin memberikan beban secara terus menerus kepada pemerintah, apalagi kita tahu pada saat ini defisit anggaran sudah melebihi 3 persen dan ke depan ini harus kembali ke 3 persen artinya apa? Beban Kementerian Keuangan yang selalu berdasarkan pendapatan pajak atau memberikan PMN ini perlu dikurangi," ujar Erick Thohir, Kamis (2/12/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati PMN Tahun Anggaran 2021 untuk 7 BUMN senilai Rp35,135 triliun. Sebelumnya, Kemenkeu baru menyepakati PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 6,2 triliun.

Adapun rincian 7 BUMN penerima PMN di antaranya, pertama, Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan sebesar Rp 20 triliun.

IFG akan mengalokasikan anggaran untuk program restrukturisasi berupa peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman hingga restrukturisasi PT Jiwasraya (Persero).

Baca Juga: Ahok Soroti Banyak Kontrak Bisnis Rugikan BUMN, Erick Thohir: Tolong Cek Pertamina

Kedua, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 6,208 triliun. Anggaran dialokasikan untuk penugasan pembangunan Tol Trans Sumatera. Ketiga, PT Pelindo sebesar sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan pelabuhan.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 470 miliar untuk penugasan infrastruktur dasar. Kelima, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/KIW sebesar Rp977 miliar, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp5 triliun

Keenam, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun untuk pembangunan kapal selam. Ketujuh, PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun.

"Terakhir ini PLN Rp 5 triliun sebagai pembangunan transmisi gardu induk distribusi listrik masuk desa untuk masyarakat kita yang ada di desa yang belum mendapatkan listrik," ungkap Erick.