PAJAK KENDARAAN

Menjelang akhir tahun, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi membuka program khusus bagi masyarakat yaitu, Triple Untung Plus.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi pendapatan tertinggi di Ibu Kota meski pandemi Covid-19 melanda. Pemprov DKI Jakarta optimistis target pajak sebesar Rp30,93 triliun dapat terealisasi.

Biaya pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor listrik Viar Q1 justru malah lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan STNK motor listrik Gesits.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan stimulus di tengah pandemi COVID-19, dengan program pemutihan atau keringanan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 19 Oktober 2020 14 November 2020.

Seperti diketahui, pemerintah mewacanakan relaksasi pajak 0% untuk kendaraan baru. Rencana tersebut hingga saat ini belum juga diimplementasikan.

Insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor kembali diperpanjang Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah. Kebijakan ini atas kondisi ekonomi yang belum pulih.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan dan bea balik nama (BBN II).

Ditlantas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Bank DKI meluncurkan aplikasi samsat online delivery alias 'Si Ondel' dalam membayar PKB di tengah pandemi.

Pemerintah kota di berbagai negara terus memutar otak untuk mendapatkan jurus jitu mengatasi kemacetan lalu lintas. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum.

Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus untuk mengembalikan pertumbuhan sektor automotif. Salah satunya dengan melakukan relaksasi pajak.

Kemenperin mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen untuk mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah pandemi Covid-19.

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah kembali mengeluarkan kebijakan populis membantu warganya yang terdampak COVID-19. Kebijakan tersebut yakni

Relaksasi PSBB di Provinsi Jawa Barat memicu kenaikan kasus positif COVID-19. Namun, di sisi lain, relaksasi PSBB membawa berkah bagi Jabar dari sektor pajak kendaraan.

Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur (Jatim). Gubernur Khofifah Indar Parawansa memperpanjang program pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Insentif berupa pembebasan denda pajak ini berakhir pada 29 Juni 2020, namun diperpanjang oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah hingga 30 September 2020.

Isu tentang bakal adanya penarikan pajak terhadap pesepeda mendapat penolakan. Mereka menilai pajak sepeda tak relevan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan pidana penjara 5 hingga 9 tahun kepada sejumlah pejabat pajak.

Pembebasan denda pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel akan berakhir 29 Juni 2020 mendatang. Masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan

Pembebaasan denda pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, berlaku sampai 29 Juni 2020. Masyarakat diminta memanfaatkan momen ini

Setelah memberikan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan memperpanjangnya hingga tanggal 31 Juli 2020, kini Pemprov Jawa Timur

Selain pajak kendaraan, membebaskan pajak bumi dan bangunan dengan nominal di bawah Rp500.000/tahun perlu dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat.

Pelayanan Satpas di polres-polres, Samsat, dan BPKB dibuka kembali dengan tetap mempedomani protokol kesehatan secara ketat menuju new normal.

Selain gratis bea balik nama, program Triple Untung membebaskan denda keterlambatan pembayaran Pajak STNK, pun tidak dikenakan pajak progresif.

Sejak beberapa hari terakhir, kantor Samsat Kota Bogor yang terletak di Jalan Ir H Juanda, Bogor Tengah, terus dipadati ratusan wajib pajak.