PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menegaskan sebaiknya RUU HIP tidak dimasukkan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pembukaan layanan visa bagi warga negara Israel. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka calling visa atau layanan untuk negara dengan tingkat kerawanan tertentu.

Salah satu pasal kontroversial dalam RUU KK adalah mengenai kewajiban istri untuk mengurusi rumah tangga.

Selama ini aturan mengenai minuman beralkohol berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan.

Mantan Wakapolri Adang Daradjatun berpandangan bahwa Kapolri terpilih nantinya mengutamakan penegakan hukum dan pengembangan sumber daya manusia.

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menilai, pencopotan Kepala KUA Tanah Abang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat menjalankan tugas pencatatan pernikahan Syarifah Najwa Shihab putri Habib Rizieq Shihab dinilai berlebihan.

Pemerintah dinilai tak punya strategi jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, agar TNI bersikap dan bertindak secara terukur dan proporsional dalam merespon dinamika politik di masyarakat.

Jelang debat ke-II Pilkada Medan, hasil Riset Roda Tiga Konsultan posisi kecenderungan (preferensi) pemilih masih tetap mengidolakan pilihan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, H.Akhyar Nasution - H.Salman Alfarisi.

Anggota Komisi II dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan ada dua hal penting menjelang pemungutan suara Pilkada 2020, salah satunya netralitas ASN.

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Hotel Balairung, Jakarta Timur.

Polisi dipersilakan memproses dugaan setiap pelanggaran protokol kesehatan secara adil agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tidak lenyap.

Minuman beralkohol perlu diatur karena berpotensi membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, serta memicu gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mencatat ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan DPR dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi memberikan tanggapan tentang mutasi yang terjadi di Polri pada Senin (16/11) kemarin.

Fraksi FPKS DPR RI merupakan salah satu fraksi yang mengusulkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan dalam tiga bulan terakhir partai-partai politik mengalami penurunan elektabilitas.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu turun gunung memenangkan pasangan Siti Nur Azizah-Ruhamaben di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

Karena kesamaan dalam memperjuangkan perbaikan akhlak, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui sempat menawarkan Habib Rizieq untuk bergabung masuk ke dalam partai.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendesak pemerintah tegas terhadap perusahaan perusak hutan. Sebab, praktik pembakaran untuk pembukaan lahan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Beberapa anggota dari Fraksi PPP, PKS, dan Partai Gerindra mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) sebagai inisiatif DPR.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju perbaikan kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui mekanisme Distribusi II.

PKS menolak usulan KPU untuk menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi secara Elektronik (Sirekap) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Setelah elit politik PKS yang turun gunung untuk memenangkan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono, kini giliran DPP Partai Demokrat yang turun langsung ke Depok.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan dalam pertemuan pihaknya dengan Habib Rizieq turut membahas Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.