UU PILKADA

Harus cara yang tepat bagaimana memastikan Pilkada 2024 terlaksana dengan mengurangi peristiwa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 lalu.

Politikus PKS Surahman Hidayat mengkritisi beberapa pendapat yang menolak RUU Pemilu. Sudah selayaknya UU Pemilu direvisi sesuai dengan putusan MK.

Fraksi PKB memandang UU Pilkada tak perlu direvisi, sementara UU Pemilu perlu dilakukan revisi.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKB Luqman Hakim menyebut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, belum perlu direvisi. Karena UU ini belum dijalankan 100%.

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016 (RUU Pemilu).

Istana menegaskan tidak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada lalu menambal sejumlah yang diperlukan untuk pemilu dan pilkada lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja.

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada (RUU Pemilu).

Pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan RUU tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 (RUU Pemilu).

Ketua PKC PMII Sumut Azlansyah Hasibuan meminta pemerintah tidak egois menggelar Pilkada serentak sekaligus Pemilu di tahun yang sama, 2024.

Komisi II DPR RI memastikan jadwal pilkada yang diproyeksikan akan serentak di seluruh Indonesia tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyanggah tudingan yang menyebut dirinya mengulur waktu pelantikan sebagai bupati definitif agar bisa mengakali masa jabatan.