REVISI UU PEMILU

Tito mengatakan pemerintah harus konsisten menjalankan amanat UU Nomor/10/2016.

Direktur Eksekutif Negrit, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan ada beberapa catatan yang muncul seiring batalnya pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) dalam Prolegnas tahun 2021.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) satu-satunya partai yang menolak Revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) dikeluarkan dari Prolegnas 2021.

UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang sudah diputuskan bersama kini menjadi isu krusial setelah DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyayangkan pemerintah dan DPR yang terkesan satu suara dan 'Kompak' mendepak Revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021.

Dalam sidang perdana pascamasa reses wakil rakyat 2021, DPR dan pemerintah memastikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dihapus dari Prolegnas 2021.

Peneliti Perludem, Nurul Amalia Salabi menyesalkan sikap pemerintah dan DPR yang menarik Revisi UU Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Prolegnas 2021.

Penolakan revisi UU Pemilu bertujuan supaya pemerintah lebih berfokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemukihan ekonomi.

Ada pelbagai aspek yang harus menjadi pertimbangan seperti penegakan hukum pemilu dan pembentukan konsep pemilu secara holistik.

Organisasi pemantau pemilu dan sejumlah fraksi partai politik di DPR terus mendorong agar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi.

Dengan mengabaikan isu pilkada, revisi UU Pemilu akan mencegah pembahasan bertele-tele soal normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 atau pilkada serentak 2024.

Harus cara yang tepat bagaimana memastikan Pilkada 2024 terlaksana dengan mengurangi peristiwa yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 lalu.

Keinginan sejumlah lembaga pemantau pemilu dan partai politik untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, masih menemui jalan terjal.

Membiarkan penyelenggaraan pemilu bertumpuk pada 2024 adalah persoalan yang akan membuat penyelenggara tunggang langgang melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada

Partai Demokrat berharap sikap tegas untuk normalisasi jadwal pilkada kembali diserukan sejumlah partai politik yang pernah menyatakan ingin melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menjadi menolak revisi tersebut di tengah jalan.

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu.

Politikus PKS Surahman Hidayat mengkritisi beberapa pendapat yang menolak RUU Pemilu. Sudah selayaknya UU Pemilu direvisi sesuai dengan putusan MK.

Parpol di Senayan masih berselisih pandangan tentang perlunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum (UU Pemilu) direvisi atau tidak

Fraksi PKB memandang UU Pilkada tak perlu direvisi, sementara UU Pemilu perlu dilakukan revisi.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim menyatakan dari aspek prosedur dan mekanisme revisi UU Pemilu dapat berjalan maka harus ada kesediaan pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membahas revisi UU ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya mendorong revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk menurunkan syarat ambang batas mencalonkan presiden atau presidential threshold (PT).

Plt Ketua KPU Ilham Saputra angkat bicara soal pernyataan Mensesneg Pratikno yang menyebut segala kekurangan yang berada di UU Pemilu bisa diatur lewat PKPU.

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7/2017 dan UU Pilkada Nomor 10/2016 (RUU Pemilu).

Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada (RUU Pemilu).

Pihak Istana menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan RUU tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 (RUU Pemilu).