KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti akibat pandemi COVID-19 di Indonesia yang menunjukan adanya situasi darurat (extraordinary measures).

Kamis (22/7) kemarin, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kasus TWK Pegawai KPK melakukan pendalaman keterangan ahli.

Temuan Ombudsman terkait adanya dugaan potensi maladministrasi pada proses asesmen TWK serupa dengan informasi yang dikumpulkan dan pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM.

Penggalian informasi dari ahli hukum administrasi negara dilakukan tanpa pertemuan tatap muka.

Pendalaman terkait prinsip dasar assessment, metode, kode etik dan metode dasar prinsip kerja wawancara dan informed consent.

Komnas HAM menunda meminta pendapat para ahli terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komnas HAM memastikan pemanggilan para ahli tersebut masih bisa terus berkembang.

Komnas HAM Republik Indonesia (RI) bersama Ombudsman RI dan Komnas Perempuan melakukan audiensi dengan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.

Komnas HAM akan mengkonfirmasi keterangan yang disampaikan KPK dan BKN kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Pakar intelijen dan keamanan negara, Stanislaus Riyanta menanggapi langkah Komnas HAM yang memanggil BIN terkait polemik TWK alih status pegawai KPK.

Praktisi hukum Dendy Finsa melihat permasalahan ke-75 pegawai KPK yang tak lolos TWK ada di BKN. Namun Dendy menampik jika hal ini termasuk pelanggaran HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Selasa, 22 Juni 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melayangkan surat panggilan kepada Kepala serta Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, TWK KPK merupakan amanat UU. Dengan demikian KPK tidak perlu menanggapi pernyataan miring mengenai TWK tersebut.

Kedatangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan niat baik dari lembaga antirasuah tersebut.

Nurul Ghufron mengaku telah menjelaskan perihal kronologi tes wawasan kebangsaan saat mendatangi Komnas HAM.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa dalam pemeriksaannya ihwal pelaporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK dirinya turut dipertanyakan terkait isu taliban.

Pimpinan KPK diwakili Nurul Ghufron akhirnya memenuhi panggilan dari Komnas HAM terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam TWK pada hari ini, Kamis (17/6/2021).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (17/6/2021).

Komnas HAM, Kamis (17/6/2021) hari ini, mengagendakan memeriksa lima pimpinan dan satu sekretaris jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan ini, beberapa kasus salah tangkap santer terdengar. Bahkan, seorang Kolonel TNI di Malang juga sempat menjadi korban salah tangkap pihak kepolisian.

Komnas HAM RI menegaskan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam revisi UU ITE dilakukan secara akuntabel, non diskriminatif, dan bisa diuji publik.

Menurut Komnas HAM, masih banyak pasal lain yang bisa menjadi sumber pelanggaran HAM di UU ITE.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa pimpinan KPK akan hadir ke kantornya pada Kamis (17/6/2021) lusa.

Selain memanggil Pimpinan KPK, Komnas HAM turut mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana pada hari Kamis (17/6/2021).