JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menetapkan 11 tersangka dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Satu di antara tersangka tersebut adalah Fahrurozi (FRZ), yang merupakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Keseharanan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3).

KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan sekitarnya pada Rabu hingga Kamis (21-22 Agustus 2025). Mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Daftar lengkap 11 tersangka:

1. IBM (Irvian Bobby Mahendro) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022 sampai dengan 2025;

2. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra)

selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi KompetensiKeselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan sekarang;

3. SB (Subhan) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025;

4. AK (Anitasari Kusumawati) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang

5. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2024 sampai dengan 2029. Noel telah diberhentikan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Agustus 2025, setelah resmi ditetapkan tersangka.

6. FRZ (Fahrurozi) selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai dengan sekarang

7. HS (Hery Sutanto) selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025

8. SKP (Sekarsari Kartika Putri) selaku Subkoordinator

9. SUP (Supriadi) selaku Koordinator

10. TEM (Temurila) selaku pihak PT KEM Indonesia

11. MM (Miki Mahfud) selaku pihak PT KEM Indonesia.

Baca Juga: Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Istana: Presiden Tak Akan Membela Koruptor

Diketahui, KPK membongkar tindakan sejumlah pejabat Kemnaker yang diduga kongkalikong untuk melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal itu terungkap seusai KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dan sejumlah pihak lainnya di Jakarta. KPK menemukan modus penggelembungan dana tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275 ribu menjadi Rp6 juta.

"Ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Hal itu, kata Setyo, terjadi karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih.

Setyo mengaku prihatin dengan pemerasan yang dilakukan para oknum pejabat Kemnaker. Sebab, tarif Rp6 juta yang dipatok untuk sertifikasi K3 lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) para buruh.

"Biaya sebesar Rp6.000.000 tersebut bahkan dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah (UMR) yang diterima para pekerja dan buruh kita," tegas Setyo.

Baca Juga: Jadi Tersangka Pemerasan Sertifikasi K3, Noel Minta Maaf ke Prabowo dan Keluarga

Oleh karena itu, kata Setyo, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya. Setyo berharap ada perbaikan ke depannya.

"Agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional," pungkasnya.

Profil Fahrurozi, Dirjen Dirjen Binwasnaker dan K3

Fahrurozi lahir di Jakarta, 12 Maret 1966. Dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja per 10 Maret 2025.

Fahrurozi pernah menduduki sejumlah jabatan, sebelum diangkat sebagai Dirjen Binwasnaker dan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut ini kariernya:

1. Kepala Seksi Kerja Sama Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Naker D.N. Depnakertrans, 22 Mei 2001

2. Kepala Seksi Kerja Sama Ditjen Pembinaan dan Penempatan T.K Dalam Negeri Depnakertrans, 30 Desember 2003

3. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Depnakertrans, 12 Desember 2005

4. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Depnakertrans, 10 Februari 2009

5. Kepala Sub Direktorat Pemagangan Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnakertrans, 12 November 2010

6. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnakertrans, 26 November 2013

7. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Penerapan Sismet Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, 14 September 2015

8. Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, 29 September 2015

9. Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 13 November 2018

10. Direktur Bina Produktivitas Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, 5 Agustus 2019

11. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 19 Maret 2021

12. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 19 Januari 2023

13. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Ketenagakerjaan 13 September 2023.