BEBAN UTANG NEGARA

Tercatat, sebanyak 193 negara telah mengucurkan stimulus hingga USD8 triliun atau setara dengan 10% PDB dunia khusus untuk memerangi pandemi Covid-19.

Struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN.

Kehadiran lembaga pengelola investasi (LPI) yang diberi nama INA atau dana abadi diharapkan bisa memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani curhat kepada Menteri Agama Yqut Cholil Qoumas terkait utang RI yang terus menumpuk.

Menkeu Sri Mulyani buka suara mengenai terjadinya peningkatan signifikan terkait posisi utang pemerintah, dimana hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun.

Total utang pemerintah Indonesia sampai dengan akhir tahun 2020 yang telah mencapai Rp 5.910,1 triliun jadi sorotan, di mana 86,03% merupakan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya 13,97% berupa pinjaman.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai, APBN mengalami masalah cukup berat sudah sejak lama, dari sisi penerimaan pajak yang kritis dan pengeluaran tidak efisien dan boros.

Bank Dunia atau World Bank menyatakan, bahwa pandemi telah memperburuk risiko utang di negara berkembang. Dimana akan meningkatnya beban utang dan mengikis kemampuan peminjam untuk membayar utang.

Ekonom menerangkan, perlu kita selidiki bahwa tidak seutuhnya utang yang dilakukan pemerintah kemudian diberikan atau dialokasikan ke sektor produktif.

Indonesia dalam konteks utang berada dalam posisi gali lubang tutup lubang. Artinya, Indonesia meminjam uang untuk menutupi cicilan bunga dan pokok utang.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kolaborasi internasional yang terpadu diperlukan untuk mengelola tsunami utang yang akan datang yang telah digerakkan oleh pandemi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemenuhan pembiayaan utang tidak melulu bersumber dari luar negeri.

Pemerintah akan terus mencari utang ke luar negeri guna menangani pandemi Covid-19 hingga memulihkan ekonomi. Pasalnya apabila hanya mengandalkan APBN dipastikan tidak cukup.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait soal utang pemerintah yang terus meningkat sehingga sering menjadi perbincangan warganet.

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tentang proyeksi Indonesia yang akan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Perlambatan ini dinilai menunjukkan kondisi yang sehat karena tidak menambah beban ULN sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung kepada ULN.

Satu tahun Jokowi-Ma'ruf Amin memimpin Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi sorotan, di antaranya utang yang terus menumpuk hingga kemiskinan yang trennya meningkat terus.

Kementerian Keuangan (Kemnkeu) telah menarik utang baru atau pembiayaan utang sebesar Rp810,8 triliun hingga akhir September 2020.

Indonesia harus mampu menggunakan utang untuk kebutuhan produktif. Salah satunya yang bisa berdampak terhadap penambahan pendapatan negara.

Memang kalau melihat utang dengan kondisi perpajakan mengkhawatirkan, karena kelihatannya ke depan itu apakah mampu pajak kita mampu membayar utang.

Utang Luar Negeri Indonesia mengalami peningkatan. BI mencatat, posisi ULN pada akhir Agustus 2020 sebesar USD413,4 miliar atau setara Rp6.101,8 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Masyita Crystallin mengatakan utang Pemerintah Indonesia dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.

DPR khawatir ULN Indonesia AKAN semakin membengkak, jika pemerintah tidak menindaklanjutinya untuk penyelamatan ekonomi dan pengelolaan fiskal.

Utang yang diwariskan pada Indonesia dari penjajah Belanda nilainya mencapai USD1,13 miliar. Tak ayal saat merdeka, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi.

Asian Development Bank (ADB) kembali mengucurkan pinjaman kepada Indonesia sebesar USD500 juta untuk mempercepat penanganan wabah corona.