BEBAN UTANG NEGARA

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah terus menambah utang negara di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pada semester II 2021, pemerintah akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun.

Kondisi APBN kita tidak baik sebelum pandemi. Jadi jangan menjadikan pandemi ini kambing hitam terhadap ambruknya atau menurunnya kinerja APBN,

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspons secara berlebihan apalagi panik.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kondisi utang pemerintah sudah dalam level yang sangat mengkhawatirkan.

Ekonom Indef Didik J Rachbini mengatakan, jika utang yang besar ini dibiarkan, konsekuensinya APBN akan lumpuh akibat beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, menyatakan pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang yang terus-menerus.

Kwik Kian Gie angkat bicara mengenai Sri Mulyani setelah menonton pandangan Rizal Ramli mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako.

Kondisi utang Indonesia yang mendekati Rp6.000 trilun menurut pengamat sudah lampu merah, yang diyakini sudah sangat membebani anggaran.

Ekonom Indef, Didik J. Rachbini, mengungkapkan keprihatihannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dinilai telah diobrak-abrik oleh penguasa.

Layanan kesehatan di RSUD Mayjend HM. Ryacudu, di Kabpaten Lampung Utara, tersendat. Mereka juga kekurangan obat-obatan. Kondisi ini disebabkan rumah sakit

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewaspadai terjadinya kenaikan suku bunga global yang berdampak pada peningkatan pembayaran utang negara.

Yang perlu dicermati dan dikritisi lebih lanjut adalah apakah utang pemerintah managable atau tidak, apakah utang bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah per akhir Maret 2021 berada di angka Rp6.445,07 triliun

Rizal Ramli menyentil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, soal permintaannya kepada Bank Dunia dan IMF untuk membantu negara-negara dalam hal pengelolaan utang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai perlu mengambil langkah menyurati pemimpinDana Moneter Internasional(lembaga keuangan dunia) agar memberi keringanan pemotongan utang negara-negara miskin khususnya Indonesia.

Utang BUMN meningkat pesat di luar tabungan dan deposito Rp2.100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp8.000 triliun utang.

Lembaga riset Indef memperkirakan utang luar negeri (ULN) Indonesia di akhir pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencapai Rp10.000 triliun.

Persoalan utang Indonesia berpotensi merugikan generasi milenial, sebab merekalah yang menanggung utang dan dosa para pembuat kebijakan saat ini.

DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pandemi Covid-19 membuat ketertarikan investor dalam dan luar negeri cukup rendah terhadap proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat ada tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki utang terbesar kepada negara.

Tercatat, sebanyak 193 negara telah mengucurkan stimulus hingga USD8 triliun atau setara dengan 10% PDB dunia khusus untuk memerangi pandemi Covid-19.

Struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN.

Kehadiran lembaga pengelola investasi (LPI) yang diberi nama INA atau dana abadi diharapkan bisa memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang.